Kasek SDN 07 Parit Culum Diduga Lakukan Pungli Dana PIP


Pungutan Liar dana Program Indonesia Pintar dimasa Pandemi. Waktoe | Ilustrasi

Pungutan Liar dana Program Indonesia Pintar dimasa Pandemi. Waktoe | Ilustrasi

JAMBI - Kepala Sekolah Negeri 07 Parit Culum 1 kecamatan Muara Sabak Barat diduga telah melakukan pungutan terhadap uang Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp. 50.000,- per siswa. Pemotongan dana PIP tersebut berdalih untuk pembelian konblok sekolah. Tanjab Timur, 05 Maret

Beberapa orang tua murid menyampaikan kepada fixer Kantor Berita Waktoe (4/3) atas pemotongan dana PIP tersebut.

Orang tua murid tersebut menjelaskan, Orang tua  dipanggil Kasek melalui group WhatsApp agar orang tua dan siswa datang ke sekolah. Kemudian disampaikan ada pemotongan uang PIP sebesar Rp. 50.000,- per siswa yang rencananya untuk pembelian konblok.

Ditambahkan, "Buku tabungan PIP pun, selama ini tidak diberikan ke orang tua", ujarnya.

Dana PIP, Repli Kabid Pembina SD Dinas Pendidikan Tanjab Timur menjelaskan besaran dana PIP yang dimasukan dipertengahan anggaran besarannya hanya Rp. 250.000,-/tahun tetapi normal dalam satu tahun adalah Rp. 450.000,-.

Dalam pencairannya, karena rekening pribadi siswa bisa mencairkan sendiri, tetapi ada yang kolektif (teknis, red) tetapi uangnya total diberikan ke siswa tidak ada potongan sepersen pun.

"Kita sudah sering ingatkan kepada sekolah agar tidak melakukan pungutan terkait dana PIP, dan kita juga keluarkan surat edarannya, kita ingatkan terus", ungkapnya.

Jadi, tambah Repli, jika ada yang melakukan pungutan, yang kita ketahui atas adanya pengaduan maka Kaseknya kita panggil, kita suruh untuk mengembalikan.

Seperti kemarin, ada 3 kasek yang kita panggil agar mengembalikan dana PIP siswa. Masalahnya berbeda-beda, sebetulnya bukan pungutan, tetapi karena pengambilannya kolektif, orang tua siswa kemudian memberikan imbalan sebagai ucapan terimakasih, namun sebagian orang tua melaporkan ke kita.

Jumasril, Kasek SDN 07 Parit Culum menjelaskan pungutan Dana PIP tidak ada, pungutan sebesar Rp.50.000,- itu yang mengadakan komite, saya hanya mengetahui saja.

Ditempat terpisah Izhar Sarpawi, ketua Komite sekolah saat ditemui di kediamannya menyampaikan kami tidak melakukan  pungutan. Saya ceritakan, pencairan dana PIP itu kan dilakukan secara kolektif, Kamis (4/3), yang cair 31 siswa kemudian Jumatnya 60 siswa jadi total ada 91 siswa yang mendapatkan PIP. Nah saya sampaikan pada saat orang tua murid datang untuk pengambilan uang tersebut, mumpung ada uang, sekolah ini butuh bangunan konblok di belakang. Jadi kita minta kesepakatan orang tua untuk membantu sebesar Rp. 50.000,-  dan rata rata yang hadir 70 persen setuju.

Saat dipertanyakan, kenapa yang kena beban iuran pembangunan konblok hanya yang dapat PIP? Izhar mengatakan, ya, karena pas mereka pencairan, jadi ada uang, kalau iuran umum sulit mas, ada yang membantah, sekolah gratis kok masih suruh bayar, dll.

"Dari total 200 san lebih siswa SDN 07, yang mendapatkan PIP hanya 91 siswa, jadi yang kita tarik uang untuk pembelian konblok yang terima PIP", pungkasnya.

Diketahui, besaran Dana PIP bagi Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp. 450.000,-/tahun, untuk Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp750.000,-/tahun sedangkan  untuk Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp1.000.000,-/tahun.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan taraf pendidikan, salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP), program bantuan dana dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera, dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Dimasa Pandemi Covid 19, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mempercepat proses pencairan dana PIP, agar dapat segera digunakan bagi siswa untuk menunjang proses belajar. 

Program kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial dan Kementerian Agama ini juga memprioritaskan bagi anak usia sekolah yang termasuk yatim piatu, penyandang disabilitas, serta korban bencana/musibah